Agama dan Geopolitik

-
Oleh. Elifas Tomix Maspaitella

Telah dibentangkan bersama pokok “Agama dan Politik” . Kini kita membahas satu persoalan menarik lainnya, yakni “agama dan geopolitik’. Teori politik akan menunjukkan kepada kita bahwa klaim teritori selalu dapat menjadi suatu wilayah politik yang bisa juga didominasi oleh satu aliansi politik tertentu.

Tetapi kita tidak akan mendapati dalam satu wilayah, seluruh penduduk di situ berada dalam satu aliansi politik yang sama. Jika pun ada, hal itu adalah suatu kekecualian di dalam realitas politik yang jamak.

Geopolitik di sini dapat dilihat secara jelas dalam apa yang disebut ‘daerah pemilihan’. Dalam era Pemilu Legislatif, daerah pemilihan menjadi faktor penentu keterwakilan seseorang sebagai anggota legislatif. Fenomena lain dari ‘daerah pemilihan’ adalah keterwakilan beberapa anggota legislatif dari partai politik yang berbeda di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat [Daerah]. Satu daerah pemilihan bisa diwakili oleh lebih dari satu orang, dari partai politik yang berbeda pula.

Geopolitik seperti itu menunjuk pada jumlah pemilih di satu daerah pemilihan; atau jumlah penduduk dewasa (17 tahun ke atas), yang memiliki hak politik, untuk memilih dan dipilih. Artinya, suatu geopolitik adalah wilayah independen, di mana setiap warga di dalam geopolitik itu bisa [berhak] menentukan nasibnya.

Dalam kondisi politik Indonesia yang jamak, suatu geopolitik kini juga terbentuk dalam klaim etnisitas [dan agama]. Fakta seperti ini kita peroleh dari hasil Pemekaran Provinsi, Kabupaten/Kota, bahkan mungkin juga Kecamatan, atau pembentukan Dusun menjadi Desa defenitif.

Pemekaran Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom akhir-akhir ini terjadi pada satu kelompok sub-kultur di suatu provinsi. Ambil misal di Maluku, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Seram Bagian Timur dari Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kepulauan Aru dari Maluku Tenggara; Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara; dan [nantinya] Kabupaten Buru Selatan dari Kabupaten Pulau Buru, dan Kabupaten Maluku Barat Daya dari MTB.

Konstruksi geopolitik baru itu beranggotakan satu sub-kultur tertentu. Wilayah sub-kultur itu kemudian menjadi domain politik yang independen, terlepas dari domain politik yang beranggotakan sub-kultur lainnya.

Tanpa sadar, geopolitik itu pun tersusun atas mayoritas agama tertentu, baik Islam maupun Kristen. Di sinilah mengapa titik sentimen kedaerahan, jargon putra daerah dan agama menjadi jargon politik yang cukup dipolemikkan, antara hak warga negara dan kepentingan putra daerah.

Kita tidak tahu seberapa jauh geopolitik itu memberi sumbangan bagi pembentukan karakter politik dan demokrasi yang dewasa, terkait dengan moment-moment politik seperti Pemilu dan Pilkada.Tetapi sejauh kita amati, susunan geopolitik seperti itu memperlihatkan bahwa kita memerlukan suatu energi politik baru untuk membangun kultur politik yang lebih terbuka dan lintas batas perbedaan yang ada.

Comments

t4l4mburang said…
Geopolitik pada satu aspeknya dapat dihubungkan dengan daerah pemilihan dalam sistem politik perwakilan kita. Tetapi lebih dari itu, Geopolitik merupakan kajian tentang makna strategis dan politis suatu wilayah geografi, yang mencakup lokasi, luas serta sumber daya alam wilayah tersebut. Bila suatu geopolitik dihubungkan dengan keterwakilan dan hak memilih, maka yang perlu dicermati adalah konfigurasi politik. Bagaimana konfigurasi politik suatu wilayah, menentukan juga kebijakan terhadap geopolitik atau makna strategis secara politis wilayah itu, begitu juga sebaliknya, keberadaan suatu wilayah yang secara politis strategis (bukan saja dalam arti banyak penduduk yang punya hak pilih, tetapi juga daya dukung sumber-sumber bersama dan sumber daya alam yang kaya) turut menentukan konfigurasi sosial. Hubungan timbal balik antara geopolitik dan konfigurasi sosial memang patut dicermati. Masalah bagi kita adalah (selalu saja) Dimana dan Bagaimana Posisi Gereja dalam hubungan dengan itu (pengaruh geopolitik terhadap konfigurasi politik dan sebaliknya, pengaruh konfigurasi politik terhadap geopolitik itu). Pertanyaan ini sebenarnya mengisyaratkan adanya jawaban tentang posisi dan peranan strategis gereja yang juga patut diperhitungkan dalam konfigurasi politik berbangsa kita....
Ini cuma gagasan awal, mari kita menstudikan itu bersama-sama bos... beta sebenarnya juga sementara menjadikan ini sebagai draft awal menjelang pemilu 2009 di Papua. Bagaimana dengan Geopolitik dan pengaruhnya terhadap konfigurasi politik di Maluku dan sebaliknya, bagaimana konfigurasi politik di Maluku mempengaruhi posisi strategis Maluku secara politis? GPM bagaimana?
June 11, 2008 at 1:51 AM
Post a Comment

Popular posts from this blog

MAKNA UNSUR-UNSUR DALAM LITURGI

-
Image
Oleh. Elifas Tomix Maspaitella Paduan Terompet Jemaat Rumahtiga di Rohua, Januari 2009 A. Perspektif Ibadah merupakan suatu aktifitas agama yang dikemas sedemikian rupa sehingga tampak kesakralannya. Kesakralan itu dikemas melalui suatu tata liturgi, sehingga umat yang beribadah masuk dalam situasi yang khusuk, beralih dari dunianya, dari aktifitas kesehariannya, dan merasakan ‘kehadiran Tuhan’ ( God Presence ) di dalam ibadah itu. Pengertian lain memahamkan ibadah sebagai aktifitas pelayanan dalam ruang sosial, melalui serangkaian perbuatan baik, atau pekerjaan baik yang mendatangkan keadilan, kebenaran, kesejahteraan kepada orang lain/sesama. Ketika digunakan dalam lingkungan ritus agama, ibadah lalu dibawa masuk ke dalam hubungan antara Tuhan dengan umat. Bentuk relasi sosial tadi diubah menjadi suatu relasi ritual yang terkadang mistis. Karena itu aspek pelayanan dimengerti sebagai pelayanan ritual. Aspek ekspresi umat sebetulnya yang menjadi hal penting dalam liturgi. Ekspresi yan...
Read more

Hukum dan Keadilan dari Tangan Raja/Negara

-
Materi Khotbah Bahan Khotbah : Mazmur 72:1-11 Saudara-saudaraku, Tulisan dalam Mazmur 72:1-11(20), merupakan suatu hymne kepada keadilan dari yang keluar dari tangan raja/penguasa. Ini adalah nyanyian pengagungan kepada raja yang berlaku adil, serta disertai dengan beberapa anjuran hikmat tentang tatanan keadilan ( social justice/order ) yang ideal. Jika kita menempatkan tulisan ini pada masanya, maka mazmur ini dimaksudkan untuk mengajak para pemimpin Israel untuk menegakan keadilan, dengan meminjam tradisi Salomo, atau pengalaman di masa Salomo. Ada pola yang baik di masa lampau yang diharapkan menjadi pedoman atau contoh mengenai bagaimana seorang pemimpin harus membangun tatanan keadilan tadi. Memang teologi keadilan sosial ( social justice ) mendapat ruang yang khusus dalam sastra hikmat, terutama karya-karya dalam masa hancurnya monarkhi, pembuangan dan pascapembuangan Babel. Demikian pun sebenarnya dalam karya sastra deuteronomi (KSD). Pentingnya keadilan sosial dalam tulisan hi...
Read more

Makna Teologis dan Liturgis Kolekta/Persembahan

-
Oleh. Elifas Tomix Maspaitella [Materi Ibadah Keluarga Perangkat Pelayan Jemaat Rumahtiga, 17 September 2013] Pengantar Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji beberapa bahan Alkitab tentang persembahan/kolekta, guna memberi pemahaman yang relevan sehingga terdapat pula praktek memberi persembahan yang benar dari Jemaat. Sebab itu saya akan mengkajinya dengan melihat pada [1] pengertian dasar persembahan; [2] bentuk-bentuk persembahan; [3] motivasi memberi/membawa persembahan. Tiga aspek ini akan dikaji dari dasar-dasar Alkitab [PL dan PB], sambil merefleksikan cara memberi yang selama ini diterapkan dalam praktek ibadah dan bergereja kita. 1. Pengertian Dasar Persembahan Persembahan adalah sesuatu [ in natura ] yang diberikan kepada seseorang sebagai bentuk ketaatan pada hukum atau pemberian secara sukarela sebagai hadiah atau guna membantu meringankan beban orang lain [pemberian sukarela/sukacita]. Ketika istilah ini dijadikan bagian dari ritus agama, termasuk Kristen a...
Read more