KutiKata

Perspektif Protestan [Catatan Kecil dari Konferda V AMGPM Tanimbar Selatan] Oleh. Elifas Tomix Maspaitella 1. Kerja sebagai Panggilan Tulisan ini dikerjakan sambil mendengar sebuah ceramah dari Bupati MTB, Drs. B.S. Temmar, di hadapan Forum Konferensi Daerah V AMGPM Tanimbar Selatan, di Balai Pembinaan Umat ‘Sejahtera’ Jemaat GPM Saumlaki, Senin, 17 Januari 2011. Sang Bupati yang kemarin genap 4 tahun memimpin Kabupaten Duan Lolat ini mempersoalkan kelemahan-kelemahan sistemik yang dapat membuat program pemberdayaan menjadi gagal. Bupati yang belajar banyak tradisi sosiologi ini langsung menohok beberapa teori sosiologi –termasuk Etika Protestantisme dan Spirit Kapitalisme, karya termashyur Max Weber yang cukup dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran teologi Luther dan Calvin, dua pesohor gereja [baca. Protestantisme]. Meminjam defenisi teologi Calvin dan Luther, Weber menegaskan kembali kerja [work] sebagai ‘panggilan’ [ calling ]. Sebab bagi Calvin dan Luther, aktifitas keseharian manus...

Refleksi Akhir Tahun AMGPM 1. Orang-orang [itu masih] Kalah Nus Ukru dan kawan-kawan sejatinya pernah menulis ‘Potret Orang-orang Kalah’ yang mengulas sampai ke akar-akar penggusuran dan pemiskinan orang-orang asli Maluku dari Ujung Halmahera sampai Tenggara jauh oleh amukan mesin-mesin chainsaw, tractor, dan kebijakan pemerintah sentralisme Orde Baru yang jelas memiskinkan. Sungguh buku itu menjadi rekaman masa-masa kelabu yang umumnya diderita oleh masyarakat di kawasan Timur Indonesia. Orang-orang kalah dalam hasil penelitian Ukru dan kawan-kawan sejatinya itu juga yang dalam waktu lama direkam teman-teman Jaringan Baileu, LSM dan pemerhati kemanusiaan di negeri kita ini. Semisal itu pula apa yang diupayakan Abidin Wakanno, Jacky Manuputty, Sven Loupatty, Oliva Lasol dan kawan-kawan eLaiM [Lembaga Antar Iman untuk Kemanusiaan Maluku] selama ini merupakan suatu usaha serius untuk membangun kultur percaya diri yang tinggi akan hakekat kemanusiaan, apa tujuan menjadi manusia di dalam b...

Refleksi Akhir Tahun AMGPM 1. Pengantar Dalam era demokrasi, negara [state] adalah wadah yang menghimpun dan mengakselerasi semua kepentingan atau kebutuhan rakyat. Artinya negara bertanggungjawab menyelenggarakan segala hal yang bertujuan untuk pemenuhan hak-hak dasar warganya. Jika tidak, maka negara itu tidak mengemban tugas luhurnya sendiri. Negara dalam representasinya ialah pemerintah yang atas kewenangan tadi mendapat kepercayaan atau dipercayakan oleh rakyat untuk mengatur penyelenggaraan hak-hak hidupnya. Lazim dalam teorinya demokrasi disebut sebagai pemerintahan rakyat – dari, oleh dan untuk rakyat. Seperti juga lazim orang menyebut ‘suara rakyat adalah suara Tuhan’ [vox populi vox Dei]. Seperti itu pula lazim setiap periode pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum kepala daerah semua kandidat menokohkan dirinya sebagai pelayan rakyat, pejuang bagi kesejahteraan dan lain seterusnya. Kelaziman-kelaziman itu yang ternyata tidak muncul di ranah praksis, karena itu demokrasi...

Oleh. Elifas Tomix Maspaitella [Ketua Umum PB AMGPM] I Jelajah Istilah Katong [kita] pasti memiliki kegelisahan yang berbeda dengan fenomena penegakan hukum di Republik Indonesia yang dari waktu ke waktu mempertontonkan drama berbagai kasus pelanggaran hukum. Drama yang jelas menunjukkan perbedaan perlakuan terhadap koruptor berdasi dan pejabat koruptor dengan Ibu Mina, nenek tua yang dituduh mencuri tiga buah kakau. Tidak hanya itu, tetapi reaksi pemerintah yang berbeda pula terhadap pelanggaran HAM di dunia internasional. Katong tentu ingat bagaimana sikap Presiden SBY sebagai representasi Pemerintah Indonesia yang ‘lombo’ terhadap ‘perampokan’ lagu ‘Rasa Sayang e’ dan Reog Ponorogo oleh Pemerintah dan masyarakat Malaysia. Demikian pun terhadap nasib petugas Kementrian Kelautan dan Perikanan RI yang ditahan pemerintah Malaysia –kemudian ditukarkan dengan nelayan Malaysia yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Tetapi SBY bereaksi cepat –lebih cepat dari PRC Polri malah, ketika terja...